Berita

[Kanal Media Unpad] Universitas Padjadjaran telah berhasil melaksanakan pemenuhan pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan capaian membanggakan, yaitu berhasil melakukan submit (pengiriman) Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Tahun 2025 untuk 16 Fakultas dan 1 Sekolah Pascasarjana pada Kamis, 17 April 2025. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Unpad dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI dilaksanakan sepanjang tahun 2024 oleh Tim Reformasi Birokrasi Unpad yang diketuai oleh Prof. Dr. Desi Harneti Putri Huspa, M.Si., dengan dukungan penuh dari para dekan sebagai ketua tim ZI fakultas, serta para wakil dekan sebagai penanggung jawab pelaksanaan di tingkat fakultas. Proses evaluasi dilakukan oleh Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri (TPPTN) yang diketuai oleh Restuning Widiasih, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat., Ph.D. “Pencapaian ini bukan hanya soal kelengkapan dokumen, tetapi juga soal transformasi budaya kerja. Kami mengapresiasi kerja kolaboratif seluruh unsur fakultas dan direktorat,” ujar Prof. Desi Harneti. Prof. Desi juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian yang telah mendukung program ZI ini. Program ini sangat membantu unit kerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan secara sistematis dan berkelanjutan, yang ujungnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Unpad. Kegiatan ini mencakup seluruh unit kerja di lingkungan fakultas dan direktorat, sebagai bagian dari komitmen menyeluruh dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Terdapat enam area Pembangunan Zona Integritas yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fakultas telah melakukan pengisian LKE di setiap area Pembangunan ZI yang sejalan dengan implementasi peningkatan budaya kerja, inovasi, dan kualitas layanan di lingkungan Unpad. Tahap selanjutnya adalah penilaian LKE berjenjang di level universitas oleh TPPTN. Untuk memastikan keberhasilan implementasi ZI, Unpad secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta mengembangkan berbagai inovasi strategis dalam pelayanan dan tata kelola. Ketua TPPTN Unpad, Restuning Widiasih, Ph.D., menyampaikan, setiap tim RBZI Fakultas berkomitmen penuh mengikuti tahapan pengisian, coaching, penilaian dan revisi LKE yang tentunya menghadapi berbagai tantangan dalam prosesnya. “Penilaian ini akan mendorong budaya perubahan positif yang akan meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik terhadap Unpad sehingga harapannya ke depan LKE yang telah dinilai TPPTN akan memenuhi penilaian ditahap selanjutnya hingga mendapatkan predikat WBK/WBBM,” ujar Restuning Widiasih. Dengan keberhasilan submit LKE ZI 2025, Unpad memperkuat langkah menuju birokrasi kampus yang modern, transparan, dan berintegritas tinggi. Harapannya, ini akan menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika untuk terus menghadirkan layanan publik yang unggul dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.* 

Padang, 25 November 2024 – Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang (UNP) sukses menyelenggarakan workshop bertajuk "Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani" pada 24–25 November 2024 di Aula Guest House Lubuk Minturun. Workshop ini menegaskan komitmen UNP dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional sesuai dengan Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.Kwarta Adimphrana, S.I.Kom., seorang Analis SDM Aparatur Ahli Muda dari Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek, tampil sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Kwarta menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan birokrasi yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Dekan II Feri Ferdian, S.ST., M.M., Ph.D. dalam sambutannya, menyatakan bahwa pembangunan zona integritas bukan sekadar program administratif, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi. "Dengan semangat ini, kami ingin menjadi role model dalam tata kelola institusi pendidikan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.Workshop ini diikuti oleh dosen, dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam berbagai sesi interaktif, termasuk simulasi identifikasi risiko integritas dan penyusunan rencana aksi berbasis nilai-nilai anti-korupsi. Kegiatan ini diharapkan mampu mempercepat transformasi budaya organisasi di lingkungan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP serta mendukung pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan riset di perguruan tinggi Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi DRTPM pada Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. DRTPM telah meluncurkan Buku Katalog Riset Perguruan Tinggi yang digelar saat Anugerah Diktiristek 2023 pada tanggal 13 Desember 2023 di Jakarta. Peluncuran Buku Katalog Riset ditandai secara simbolis melalui penyerahan Buku Katalog Riset oleh Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat M. Faiz Syuaib kepada Plt. Dirjen Diktiristek Nizam.Buku Katalog Riset Perguruan Tinggi diluncurkan sebagai upaya memotret riset perguruan tinggi yang menggambarkan kekuatan serta keunggulan riset masing-masing perguruan tinggi untuk dapat dipetakan, disinergikan, dan dikolaborasikan dengan perguruan tinggi lainnya, baik nasional maupun internasional, termasuk lembaga/instansi pemerintah dan industri. Selain itu, buku ini juga menjadi upaya untuk mencegah duplikasi atau redudansi penelitian. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan publik yang optimal, kami menghadirkan katalog ini sebagai sarana informasi yang lengkap dan transparan bagi seluruh masyarakat.Dalam buku katalog ini, berbagai riset bidang fokus pangan, kesehatan, dan obat yang dilakukan perguruan tinggi di Indonesia tahun 2022 telah dikategorisasikan kembali berdasarkan kata kunci oleh tim pakar dan tim penyusun dengan tetap menyelaraskan tema serta topik risetnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat luas dapat dengan mudah memahami dan mengambil manfaat atas hasil riset perguruan tinggi.Fokus pengembangan Buku Katalog Riset Perguruan Tinggi ini dibagi berdasarkan bidang riset sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 yang mencakup bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, serta bidang riset lainnya. Katalog Riset Perguruan Tinggi Bidang Fokus Pangan, Kesehatan dan Obat Tahun 2022 merupakan edisi perdana katalog riset. Ke depannya, akan dilanjutkan dengan terbitnya katalog Riset untuk bidang fokus riset yang lainnya. Buku Katalog Riset Perguruan Tinggi Bidang Fokus Pangan, Kesehatan dan Obat Tahun 2022 dapat diunduh melalui laman: https://bima.kemdikbud.go.id/panduan.Tidak hanya Buku Katalog Riset Perguruan Tinggi, DRTPM juga sedang mengembangkan sistem e-katalog riset perguruan tinggi yang dirancang untuk menjadi panduan komprehensif bagi masyarakat, akademisi, peneliti serta pemangku kepentingan dalam mengeksplorasi berbagai program unggulan, inovasi, riset, dan pengabdian masyarakat yang diusung oleh perguruan tinggi di Indonesia. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, peran perguruan tinggi semakin krusial dalam mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Melalui e-katalog ini, kami menampilkan berbagai hasil riset dan pengembangan teknologi yang telah dihasilkan oleh perguruan tinggi di seluruh nusantara. Produk-produk riset ini tidak hanya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.E-katalog ini juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dunia akademik dengan industri. Berbagai program kerja sama dan kemitraan strategis yang ditawarkan oleh perguruan tinggi di sini memberikan peluang bagi dunia usaha untuk berkolaborasi dalam pengembangan produk, transfer teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kami mengundang seluruh masyarakat untuk mengeksplorasi e-katalog ini dan menemukan peluang-peluang emas yang ditawarkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Bersama-sama, mari kita wujudkan visi Indonesia sebagai pusat unggulan riset dan inovasi, serta membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Suatu pagi dosen senior perguruan tinggi negeri di Sulawesi Utara, nampak duduk menanti di ruang tunggu sebuah kementerian. Pendidik dengan jabatan akademik Lektor Kepala itu bermaksud mencari tahu kemajuan usulan kenaikan jabatan akademiknya ke Guru Besar. Tamu lain dari kampus swasta ingin mengurus perpindahan homebase dosen karena ada permasalahan dengan yayasan. Tanpa membuat janji terlebih dahulu, ternyata staf yang menangani ledua layanan tersebut sedang dinas luar kantor, sehingga tidak bisa ditemui. “Biasanya saya temui dan minta tinggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh staf yang bersangkutan. Kasihan juga sudah jauh-jauh nggak ada hasil,” kata Saepulah petugas keamanan yang bertugas di lobby kantor Direktorat Sumber Daya  (Ditdaya).Ilustrasi di atas masih saja terjadi meskipun layanan di lingkungan  Ditdaya telah menggunakan aplikasi berbasis daring (online). Bahkan telah tersedia pula Unit Layanan Terpadu/ ULT terintegrasi di tingkat kementerian untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada sivitas akademika, tetapi masih ada tamu yang mendatangi Ditdaya secara langsung. Alasan yang disampaikan umumnya ingin berkonsultasi secara langsung khususnya ketika ada hambatan dalam pengurusan administrasi. “Sebenarnya semua layanan sudah dilaksanakan secara online, tapi kalau sudah datang kan nggak bisa ditolak juga,” ujar Santi salah satu staf di Tim Kerja Karir Dosen. Untuk mencegah terus berlangsungnya fenomena ini, perlu dibuat sebuah sistem yang dapat memperbaiki keadaan tersebut.Di sisi lain saat ini Ditdaya sedang berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani. Salah satu potensi korupsi yang terjadi dengan adanya pelayanan tatap muka adalah adanya pemberian gratifikasi. Pemberian bingkisan atau tip ini merupakan perilaku yang bertujuan mendapatkan perlakuan istimewa dalam pelayanan. Pelanggaran ini dapat dihindari dengan menyediakan sistem yang mampu mengontrol dan mencegah terjadinya gratifikasi.Untuk mencegah terjadinya gratifikasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima kepada tamu yang hadir di Ditdaya, telah diluncurkan sebuah aplikasi inovasi layanan “Visitor Management and Gratification Control Application (VMGC Apps). Aplikasi berbasis web yang diakses melalui https://ditdaya.kemdikbud.go.id/. Sejumlah fitur untuk memfasilitasi calon tamu yang akan berkunjung disematkan dalam aplikasi ini.Dengan tampilan warna biru yang menawan, aplikasi ini didesain kompatibel dengan mobile phone sehingga nyaman diakses melalui gawai. Ketika mengunjungi aplikasi, para calon tamu akan menemui beranda yang memuat fitur login dan formulir tamu yang tidak memiliki akun. Dalam formulir ini, calon tamu diminta mengisi data diri dan keperluan kunjungan. Pengisian data diri meliputi nama, NIDN/ NITK, alamat surat elektronik, instansi, jabatan, nomor telepon, dan alamat tempat tinggal. Fitur keperluan kunjungan meliputi nama anggota Tim Kerja yang ingin ditemui, jenis layanan, tanggal dan waktu pertemuan yang tersedia.Dengan mengisi formulir tamu dalam VMGC Apps ini, maka tamu yang akan berkunjung telah teragenda waktu. Petugas layanan publik terkait, akan menerima kunjungan pada kesepakatan waktu yang dipilih. Aplikasi ini juga memungkinkan petugas untuk mengalihkan kepada staf lain jika yang bersangkutan tidak bisa menerima kunjungan karena tugas lain.Sejumlah admin mengoperasikan back office aplikasi ini. Salah satu admin bertugas mendokumentasikan bingkisan yang kemungkinan dibawa dan diserahkan tamu ke petugas di lingkungan Ditdaya. Dokumentasi ini akan diunggah ke aplikasi sebagai bentuk laporan pengendalian gratifikasi. Jika terindikasi memenuhi unsur tindak gratifikasi, maka barang tersebut akan diproses menggunakan Standard Operational Procedure (SOP) pengendalian gratifikasi."Kill two birds with one stone." Ungkapan ini cocok untuk menggambarkan prinsip aplikasi ini. Inovasi aplikasi ini menyasar dua komponen sekaligus. Pertama peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap tamu tatap muka. Kedua, peningkatan akuntabilitas khususnya pencegahan tindak gratifikasi guna mewujudkan zona integritas di Ditdaya.

I Dewa Gede Agung KJ - 0818555797 Sekitar tahun 2017 pemerintah memperkenalkan SINTA (Science and technology index) sebagai basis data yang dapat digunakan juga untuk mengukur kinerja dosen, peneliti, dan penulis di bidang publikasi ilmiah.Untuk mendukung program tadi, maka diperlukan sebuah sistem lain yang mempermudah pengelola-pengelola jurnal ilmiah untuk mengajukan akreditasi jurnal ilmiah. Untuk itulah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperkenalkan ARJUNA (Akreditasi Jurnal Nasional). ARJUNA sebagai pemenuhan layanan pendidikan tinggi terkait akreditasi jurnal ilmiah, tidak hanya sebagai otomatisasi layanan akreditasi jurnal saja. Sistem ini juga melakukan kontrol terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh institusi demi menjaga mutu pengelolaan dan kualitas artikel ilmiah yang diterbitkannya.Pada perjalanannya, ARJUNA terus dilakukan pengembangan hingga sistem ini telah berinovasi seperti sekarang. Kemudahan-kemudahan untuk para pengelola jurnal ilmiah untuk melakukan pengajuan jurnal dan prosedur penjaminan mutu serta peningkatkan akreditasi jurnal ilmiah yang sesuai peosedur sangat dijaga oleh kehadiran sistem ini.Kehadiran ARJUNA telah memiliki banyak peran, salah satunya untuk memantau kualitas jurnal ilmiah yang diterbitkan. Proses penilaian ARJUNA pun memiliki sistem yang dapat mendeteksi sesuatu yang tidak etis atau tidak sesuai dengan standar publikasi jurnal seperti plagiarisme, manipulasi data, publikasi ganda, dan tindak kecurangan lainnya dalam publikasi jurnal ilmiah. ARJUNA juga memiliki peranan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas publikasi di Indonesia.Peran ini tentu saja didukung oleh tiga tahap penilaian yang dilakukan tim ARJUNA Kemendikbudristek dan tim asesor. Tahap pertama adalah desk evaluasi oleh tim ARJUNA yang memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan jurnal, baik usulan baru maupun reakreditasi. Jika tidak lolos tahap awal ini maka jurnal akan ditolak dan kemudian setelah diperbaiki usulannya dapat mengajukan usulan lagi.Tahap kedua adalah penilaian manajemen jurnal yang dilakukan oleh tim asesor manajemen. Pada tahap ini akan dinilai pengelolaan jurnal oleh editor jurnal, seperti proses penerimaan artikel ilmiah, proses tinjau (review) artikel tersebut, proses distribusi terkait penugasan peninjau (reviewer), dan lainnya yang terkait manajemen pengelolaan jurnal. Bobot dari penilaian manajemen ini mencapai 40% dari penilaian keseluruhan.Tahap ketiga atau tahap terakhir adalah penilaian isi dari artikel ilmiah yang ada di dalam jurnal oleh tim asesor substansi. Penilaian ini mencakup kesesuaian isi artikel ilmiah dengan cakupan jurnal dan hal-hal lain yang relevan dengan substansi. Penilaian substansi ini sendiri mencakup bobot 60% dari total penilaian jurnal. Semua proses ini dapat dipantau oleh para pengusul yaitu dari para pengelola jurnal melaui ARJUNA. Hal ini tentu memudahkan pengelola jurnal untuk melacak sejauh mana progres penilaian terhadap jurnal yang mereka usulkan.Setelah semua proses selesai, di akhir tim ARJUNA akan menarik data hasil penilaian untuk kemudian dibuatkan draft SK Akreditasi Jurnal dan lampiran yang berisi hasil penetapan penilaian jurnal sesuai masa berlakunya masing-masing. Semua proses yang terdapat dalam sistem ARJUNA tentunya dapat mencegah penyimpangan dalam penilaian, seperti menilai jurnal yang dikenal atau hal-hal lain yang tidak sesuai kaidah penilaian. Meskipun sistem ini prosesnya transparan dan dapat dipantau oleh pengusul, namun penilai dan distribusinya sudah diatur sedemikian rupa oleh sistem agar tidak berasal dari institusi yang sama, sehingga dapat menjaga kualitas terbitan jurnal ilmiah di Indonesia.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, inovasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dan menciptakan solusi berkelanjutan. Menyadari peran penting inovasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Program Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient Science and Techno Park (PRIME STeP) pada tahun 2023. Program ini didukung penuh oleh Asian Development Bank (ADB). Program ini bertujuan memperkuat kapasitas riset dan memfasilitasi hilirisasi inovasi di perguruan tinggi Indonesia.PRIME STeP adalah inisiatif holistik yang menggabungkan pengembangan riset dan startup teknologi dengan menyediakan dukungan finansial, teknis, serta penguatan ekosistem inovasi di perguruan tinggi. Tiga pilar utama program ini adalah pemberian Bantuan Pemerintah (Banpem), yang dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas riset, pendanaan riset inovasi dan inkubasi startup, dan juga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).Di tahun 2024, PRIME STeP telah mendanai startup di berbagai sektor strategis seperti teknologi pendidikan, agritech, kesehatan, serta solusi teknologi lingkungan. Harapannya, para startup yang didanai oleh program PRIME STeP ini dapat menjadi roda-roda penggerak ekonomi lokal hingga nasional.Program ini juga mempromosikan kolaborasi internasional, salah satunya adalah kerja sama antara Institut Teknogi Bandung (ITB) dengan Universitas Leiden dalam mengembangkan konsep Smart City. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas riset serta menciptakan solusi cerdas yang dapat diterapkan di berbagai kota di Indonesia.Secara keseluruhan, perjalanan PRIME STeP sejak 2023 hingga kini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional seperti ADB, PRIME STeP diharapkan terus berkontribusi terhadap kemajuan teknologi dan pendidikan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan besar pada pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan. Kementerian sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di berbagai bidang perlu terus mengupayakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Hal ini dapay dilihat dalam penyelenggaraan layanan publik di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai regulator bidang pendidikan telah memperkuat tata kelola layanan publik melibatkan penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan layanan publik.Sebagai upaya dalam menerapkan tata kelola yang baik tersebut, Kemendikbudristek melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Direktorat Belmawa), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) meluncurkan modul Penomoran Sertifikat Profesi Nasional (PSPN) pada aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) di Jakarta (Selasa, 7 Mei 2024) yang diikuti secara daring oleh perwakilan perguruan tinggi di Indonesia. Layanan PISN dapat diakses melalui https://pisn.kemdikbud.go.id/.Dasar hukum yang melatarbelakangi peluncuran modul PSPN pada aplikasi PISN adalah Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara lain. Berdasarkan Permendikbudristek tersebut dijelaskan bahwa nomor ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi menggunakan nomor yang diterbitkan sistem penomoran sertifikat nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) serta sistem verifikasinya.Selain itu, Permendikbudristek 6/2022 menyebutkan bahwa ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi dinyatakan tidak mencantumkan nomor Ijazah Nasional bagi ijazah, nomor Sertifikat Kompetensi bagi sertifikat kompetensi atau nomor Sertifikat Profesi bagi sertifikat profesi.Pada peluncuran modul layanan ini, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Sri Suning Kusumawardani menjelaskan setidaknya ada lima fitur pada aplikasi PISN yang telah dikembangkan, yaitu cek eligibitas data, generate nomor sertifikat, usulan pemutihan, usulan pembatalan, dan eksepsi.Fitur cek eligibilitas data berfungsi untuk memvalidasi data lulusan yang memenuhi sertifikat nasional. Untuk menghasilkan nomor sertifikat, dapat menggunakan fitur generate nomor sertifikat. Sedangkan fitur usulan pemutihan digunakan untuk usulan pemutihan bagi sertifikat profesi setelah diterbitkannya Permendikbudristek 6/2022 sampai tersedianya aplikasi ini.Dalam modul PSPN juga terdapat fitur usulan pembatalan. Fitur ini digunakan untuk mengajukan usul pembatalan nomor sertifikat karena kesalahan. Terdapat juga fitur eksepsi yang digunakan untuk pengecualian kasus-kasus tertentu yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem reguler.Untuk melengkapi modul penomoran sertifikat profesi yang telah berhasil diluncurkan, Direktorat Belmawa juga menyiapkan modul penomoran ijazah. Ke depan, penomoran ijazah yang sebelumnya tersedia pada aplikasi pin.kemdikbud.go.id akan diintegrasikan di aplikasi PISN. Hal ini untuk mempermudah publik dalam mengakses perihal penomoran sertifikat profesi dan ijazah. Integrasi ini merupakan implementasi amanah Permendikbudristek 6/2022.Ditjen Diktiristek melalui Direktorat Belmawa memberlakukan masa transisi penggunaan modul Penomor Sertifikat Nasional ini hingga akhir Desember 2024. Selanjutnya pada semester 2 tahun akademik 2024/2025 semua program studi diharapkan sudah harus menggunakan penomoran sertifikat profesi nasional.Modul PISN ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemegang sertifkat profesi, pemberi kerja dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, dengan penggunaan sistem ini mendorong perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi profesi sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Fadhilatul Fajri (082113041899) – Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi bersama dengan seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi telah konsisten mendukung strategi Reformasi Birokrasi nasional melalui pembangunan Zona Integritas. Komitmen dan semangat setiap unit kerja dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas telah dituangkan dalam lembar kerja evaluasi, serta inovasi-inovasi yang diimplementasikan secara kontekstual pada unit kerja masing-masing.Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Direktorat dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas, Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Diktiristek bekerja sama dengan Tim Humas Ditjen Diktristek akan memberikan penghargaan kepada Fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri, LLDikti, dan Direktorat yang telah konsisten membangun Zona Integritas melalui Anugerah Diktiristek kategori Zona Integritas.Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Anugerah Diktiristek Kategori Zona Integritas dapat dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/PedomanTeknisAnugerahDiktiristekZI2024Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Zulfahmi (0899-8065-444).Perlu kami informasikan bahwa pelaksanaan pengisian LKE, survei, evaluasi oleh TPPTN, hingga Submit LKE melalui Inspirasidikti dilakukan paling lambat hingga tanggal 6 September 2024 Pkl. 10.00 WIB

BANDUNG, itb.ac.id – Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar Workshop Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di Gedung CRCS ITB Kampus Ganesha, Rabu (15/5/2024).Workshop dihadiri tim pembangun ZI-WBK setiap unit kerja dengan fokus materi pada enam area pembangunan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.Sekretaris Institut ITB, Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo, menyampaikan bahwa sebagai salah satu bagian dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dan satuan kerja di bawah Kemendikbudristek, ITB memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan reformasi birokrasi.Dalam membangun zona integritas, ITB telah melakukan empat tahap sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 90 Tahun 2021, yaitu Pencanangan Zona Integritas, Penetapan Unit Kerja, Pembangunan Unit Kerja, dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan zona integritas di seluruh fakultas dan sekolah yang ada di ITB, maka diperlukan serangkaian kegiatan workshop.Kegiatan workshop dipimpin Analis SDM Aparatur Ahli Muda Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek, Mohammad Ali Akbar, S.E., M.B.A. Beliau menjelaskan bahwa untuk mencapai ZI-WBK, diperlukan rencana aksi. Zona integritas bukan hanya untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan rutin, tetapi bagaimana fakultas dan sekolah dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat.“Zona integritas fokusnya bukan hanya di internal saja, tetapi juga untuk masyarakat luas,” ujarnya.Beliau turut menjelaskan bahwa fakultas dan sekolah harus menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa saat ini sedang dilakukan rencana perubahan pada tingkat kampus sehingga perlu sebuah kampanye untuk memaksimalkan pengintegrasian zona integritas kepada masyarakat.Program zona integritas pada dasarnya adalah langkah untuk mempercepat reformasi birokrasi dalam menghasilkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).Prof. Widjaja menyampaikan bahwa predikat tersebut hanya sebuah bonus, tujuan utama dari ITB adalah memperbaiki sistem agar menjadi lebih unggul. “Harapannya kita dapat mulai melakukan perubahan yang terinstitusionalisasi, bukan hanya sekadar paper works,” ujar Prof. Widjaja.Mohammad Ali Akbar menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan utama dari pembangunan zona integritas. Pertama, untuk mengurangi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kedua, untuk meningkatkan pelayanan publik prima sehingga perguruan tinggi tidak hanya dianggap sebagai menara gading, tetapi perguruan tinggi menjadi lebih humanis dan lebih dekat kepada masyarakat. Ketiga, bagaimana zona integritas dapat meningkatkan kinerja seluruh stakeholder.

Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris untuk mendukung pembangunan zona integritas di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan mengadakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Pembangunan Zona Integritas bagi Dosen. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Aula Gedung Dekanat FBS lt.3 tersebut dihadiri oleh para wakil dekan, perwakilan dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris serta manager area pembangunan zona integritas (22/05/2024). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Dekan FBS Dr. Zulkifli, M.Sn. dan Ketua RBI Unimed Prof. Dr. Muhammad Yusuf, M.Si.Dalam sambutannya sekaligus paparannya Dekan FBS, Dr. Zulkifli, M.Sn. menyampaikan kegiatan sosialisasi ini merupakan gerak awal yang penting dalam mewujudkan Zona Integritas di lingkungan FBS. “Dengan sosialisasi mengenai bagaimana mengimplementasikan ZI di FBS kepada seluruh dosen khususnya  di Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, maka para dosen akan mengenal dan memahami latar belakang serta tujuan dalam mewujudkan zona integritas di FBS. Seperti yang kita ketahui saat ini tidak hanya di PTN pembangunan ZI dilakukan diseluruh unit kerja pemerintahan, hal ini dilakukan agar terjadinya pelayanan yang akuntabel. Selaini itu pembangunan ZI ini juga telah menjadi bagian dari Indikator Kinerja Universitas dan juga dokumen ZI juga digunakan dalam akreditasi. Karena itulah Sosialisai ini sangatlah diperlukan agar dapat menghimpun dukungan dari para dosen untuk mewujudkan pembangunan ZI di lingkungan fakultas kita. Jika kita telah mendapatkan predikat ZI maka kita harus berusaha lagi untuk memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersi dan Melayani) dari Kemenpan RB,” terang Dr. Zulkifli.Sementara itu Prof. Dr. Muhammad Yusuf, M.Si. menyampaikan paparan mengenai apa saja yang harus dilaksanakan dan dokumen yang harus disiapkan agar FBS dapat meraih predikat WBK. “Dalam pembangunan ZI serta untuk memperoleh WBK/WBBM dukungan dari dosen sangat diperlukan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa di bidang akademik dan non akademik karena kepuasan pelayanan yang diberikan akan berdampak terhadap nilai survey  yang  dilakukan oleh kemendikbudristek setiap triwulan. Dengan memberikan pelayanan yang prima semoga dokumen FBS Unimed dapat memperoleh nilai yang tinggi dari Kemendikbudristek sehingga FBS UNIMED segera memperoleh predikat ZI,” ujar Ketua RBI Unimed tersebut.

[Kanal Media Unpad] Universitas Padjadjaran memperkuat pembangunan Zona Integritas di seluruh fakultas dan direktorat. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi bagian dari peningkatan kualitas tata kelola di Unpad. “Insyaallah mulai Januari ini kita akan speed it up,”kata Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan Prof. Drs. Yanyan Mochamad Yani, MAIR., Ph.D. saat membuka Talkshow “Peran Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Zona Integritas di Lingkungan Perguruan Tinggi” yang digelar di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat (12/1/2024). Dikatakan Prof. Yanyan, di tengah proses menuju peringkat 500 dunia, Unpad juga harus memiliki tata kelola yang baik. Pengelolaan ini di antaranya adalah melalui Zona Integritas WBK atau WBBM. “Mudah-mudahan zona Integritas ini dari buttom up planning. Ketika aspek akademik terekognisi internasional, tata kelola juga (yaitu) transparansi, akuntabel, itu juga harus kita perkuat,” kata Prof. Yanyan. Saat ini, Unpad sudah memiliki satu unit kerja dengan Zona Integritas WBK, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu,  sejumlah fakultas dan direktorat sudah siap memasuki proses penilaian Ditjen Dikti. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. H. Arya Sandhiyudha, S.Sos., M.Sc. mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi ekosistem dari tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik saat ini adalah yang terbuka pada publik dan Zona Integritas WBK dan WBBM menjadi bagian di dalamnya. “Jadi keterbukaan informasi publik ekosistem yang memungkinkan untuk tumbuhnya bebas korupsi,” kata Arya. Dijelaskan Arya, tata kelola pemerintahan terus mengalami evolusi. Sejak tahun 2000-an, pemikiran mengenai open government dan informasi publik menjadi lebih kuat dan kompleks. Masyarakat akan lebih percaya dengan adanya keterbukaan informasi. “Enggak bisa percaya kalau itu demokratis, enggak bisa percaya kalau itu baik,  enggak bisa dipercaya itu bagus kalau belum dibuka. Makanya pemerintahan yang terbuka itu menjadi salah satu ukuran derajat peradaban sebuah negara bangsa, “ kata Arya. Sementara itu, Koordinator Area Penataan Tata Laksana Zona Integritas FEB Unpad Dr. Srihadi Winarningsih, S.E., MS., Ak. mengatakan bahwa pembangunan Zona Integritas di FEB Unpad dilakukan melalui kolaborasi seluruh stakeholder, meliputi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pengelola fakultas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, mitra, orang tua, dan pegawai lain yang terlibat. “Dalam pemikiran saya yang harus membangun adalah all of us, semua dari kita,” ujar Dr. Srihadi. (arm)*Silakan mencantumkan tautan/membuat hyperlink https://www.unpad.ac.id/2024/01/unpad-perkuat-pembangunan-zona-integritas-di-fakultas-dan-direktorat/ apabila mengutip konten berita ini.

Jember, 23 Februari 2024 – Universitas Jember Terjunkan mahasiswanya sebanyak 1.356 orang untuk mengikuti beberapa program diantaranya, 373 mahasiswa Kampus Mengajar (KM), 692 Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang terbagi menjadi 377 untuk peserta magang dan 315 untuk peserta Studi Independen, serta 291 orang mahasiswa dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM). Hal tersebut diungkapkan oleh Drs. Albert Tallapessy, M.A., Ph.D. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Jember dakam sambutannya, Kamis lalu (22/2/2024) di Auditorium Universitas Jember. Iapun menilai, Program ini berdampak positif bagi Universitas Jember dilihat dari minat yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama untuk program PMM Inbound yang dipengaruhi oleh ketertarikan mahasiswa pada Modul Nusantara Universitas Jember. “Melalui Modul Nusantara, peserta diajak memahami kebudayaan dan adat istiadat di wilayah Tapal Kuda. Seperti memahami budaya pandhalungan, menjelajah keindahan alam melalui wisata pantai Papuma, puncak Rembangan dan masih banyak lagi. Tidak kalah menarik, ada pula suguhan kuliner di kota Jember yang beraneka ragam membuat mahasiswa dari luar pulau tertarik untuk mengikuti PMM ke Universitas Jember,” jelasnya. Ia lalu berharap, antusiasme dari mahasiswa terus meningkat, menunjukkan bahwa program-program MBKM semakin diterima dan diapresiasi oleh mahasiswa, menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan di masa depan. Sementara itu, Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM dalam sambutannya  mengungkapkan bahwa program MBKM telah berlangsung hampir empat tahun. Selama periode tersebut, pihak universitas telah berupaya untuk bisa mengimplementasikan program-program tersebut dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan. “Tentu ini semua ada tujuannya yaitu untuk menghasilkan lulusan yg lebih unggul kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif dan tentunya berdaya saing serta berkarakter Pancasila.” ungkap Iwan Taruna. Dengan begitu harapannya mahasiswa akan mendapat kesempatan belajar yang lebih luas dan juga memperoleh kompetensi-kompetensi baru diluar kompetensi yang seharusnya diperoleh. “Harapan saya di pagi ini dalam menjalankan kegiatan ini mari kita terus semangat dan bersungguh-sungguh, agar mendapat hasil yang maksimal, bangunlah networking sebanyak-banyaknya percayalah itu menjadi aset yg sangat mahal untuk menyongsong masa depan kita yang lebih cerah.” imbuhnya. Selain penerjunan mahasiswa, LPMPP juga melaksanakan pembekalan kepada seluruh mahasiswa MBKM dengan pemaparan materi yang sangat berharga salah satunya adalah pemaparan tentang “Etika Merdeka Belajar” yang disampaikan oleh Iis Nur Asyiah. Dalam penyampaian materi, dirinya membahas mengenai nilai dan norma moral ketika pelaksanaan MBKM. Salah satunya adalah dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan yang mengarah pada kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual merugikan secara fisik, psikologis, dan emosional bagi korban. “Tidak boleh melakukan kekerasan seksual karena dampaknya bukan hanya kepada kita tapi juga lingkungan sekitar terhadap orang tua,terhadap kampus dan masih banyak lagi.” tegas Iis Nur Asyiah. Iis Nur Asyiah juga berpesan jika menemui, melihat atau mengalami kekerasan seksual di lokasi pelaksanaan MBKM segera laporkan ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Jember. Jika kasus kekerasan tidak tertangani maka bisa melapor via: kemendikbud.lapor.go.id atau pusat panggilan 177. Muhammad Haikal, salah satu tim Kampus Mengajar sebagai salah satu pemateri memberikan sebuah closing statement yang sangat bermakna. “Selamat bertugas, luruskan niat dan jadikan momen ini sebagai ruang pengabdian, jadikan pengalaman ini sebagai ruang bertumbuh khususnya dimensi kepemimpinan dan selamat belajar sambil berdampak.” pesan Haikal. (dil/na)